06 Februari 2012
Tantangan Demokrasi di Indonesia
Masalah dan tantangan dalam demokrasi di Indonesia ada di tingkat pembangunan negara, tingkat masyarakat, lembaga politik, dan tingkat kepemimpinan. Pernyataan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPH, Prof Aleksius Jemadu, Ph.
   
 A.M. Fachir (kiri) menerima kenang-kenangan dari Rektor UPH, Jonathan L. Parapak. (ki-ka) Azyumardi Azra, Rizal Sukma,  Victor Silaen (moderator), Don K. Marut, dan Aleksius Jemadu.
   
 
Masalah dan tantangan dalam demokrasi di Indonesia ada di tingkat pembangunan negara , tingkat masyarakat, lembaga politik, dan tingkat kepemimpinan. Pernyataan tersebut disampaikan  Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPH, Prof Aleksius Jemadu, Ph.D., dalam Seminar "Prospek Demokrasi Indonesia: Manfaat dan Tantangan ". Seminar ini diselenggarakan pada Senin, 6 Februari 2012 di UPH,  oleh Jurusan Hubungan Internasional UPH bekerjasama dengan Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Para pembicara seminar adalah Rizal Sukma (Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategis dan Internasional), Don K. Marut (Kepala International NGO Forum on Indonesia Development) dan Asyumardi Azra (Direktur Pasca Sarjana UIN Syarih Hidayatullah).
 
In his speech, Prof. Aleksius mentioned that Indonesia had many challenges in democracy. “The leaders manage the country by personal taste, not by constitution,” told Prof. Aleksius explaining one of the problems in state level. In addition, he also mentioned that the state fails to develop the obeying law culture.

In societal level, Indonesians were easily provoked with SARA issue. This indicated the low trust while this element was one of the most crucial elements in democracy. In institutional level, political party and parliament were no longer defenders of rule of law, instead became the violators of rule of law. Moreover, in leadership level, the national leaders did not care about some huge issues, such as human rights violations, corruption, and radicalism in the name of religion. There were no leaders that could become the role model for people in running the democracy. “Indonesia has weak law enforcement,” said Azyumardi Azra.

Dalam sambutannya, Prof Aleksius menyebutkan bahwa Indonesia memiliki banyak tantangan dalam demokrasi. "Para pemimpin mengelola negara dengan selera pribadi, bukan dengan konstitusi," kata Prof Aleksius menjelaskan salah satu masalah di tingkat negara. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa negara gagal mengembangkan budaya taat hukum.  
 
Di tingkat masyarakat, orang Indonesia mudah terprovokasi dengan isu SARA. Hal ini menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat, sementara elemen ini adalah salah satu elemen paling penting dalam demokrasi. Pada tingkat kelembagaan, partai politik dan parlemen tidak lagi menjadi pembela hukum, melainkan menjadi pelanggar aturan hukum. Selain itu, di tingkat kepemimpinan, pemimpin nasional tidak peduli tentang beberapa isu besar, seperti pelanggaran HAM, korupsi, dan radikalisme atas nama agama. Tidak ada pemimpin yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang dalam menjalankan demokrasi. "Indonesia memiliki penegakan hukum yang lemah," kata Azyumardi Azra.
 
Rizal Sukma menyebutkan bahwa demokrasi telah menjadi identitas nasional Indonesia meski masih banyak ekses lainnya. "Demokrasi harus mempersatukan bangsa, bukannya memisah-misahkan ," tambahnya. Dia juga menjelaskan bahwa Indonesia telah berjuang dalam melaksanakan kebijakan luar negeri demokratis, karena hal ini sulit untuk diterima oleh negara-negara ASEAN.
 
Dari perspektif Islam, Azyumardi Azra mengatakan bahwa tidaklah mudah untuk mengembangkan demokrasi di wilayah Muslim. Namun, meskipun sekitar 88,7 persen penduduk Indonesia adalah Muslim, Indonesia bukanlah negara Islam. "Pancasila adalah berkat," kata dia seraya menjelaskan Pancasila sebagai landasan demokrasi Indonesia.
 
Indonesia sedang dalam proses melaksanakan demokrasi yang baik. Namun, demokrasi telah memperkuat karakter bangsa dan memberikan kontribusi yang besar. Direktur Jenderal IDP, Duta A.M. Fachir dalam sambutannya menyebutkan, "demokrasi telah memberikan ruang bagi kita untuk mengekspresikan diri untuk menjaga kesatuan bangsa dan mengawal kita ke tempat yang lebih menonjol di antara bangsa-bangsa." (dee)

UPH Media Relations
GATEWAY UNTUK
SHARE