Di era persaingan global yang menuntut tenaga kerja kompeten, pengakuan terhadap kemampuan profesional menjadi kunci penting dalam memenangkan pasar kerja. Sertifikasi kompetensi bukan sekadar dokumen formal, melainkan bukti nyata atas penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar industri. Di Indonesia, sertifikasi ini diakui melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara resmi bukan hanya memperkuat posisi seseorang di dunia kerja, tetapi juga membuka peluang karier yang lebih luas serta meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalankan profesinya. <\/p>\n\n\n\n
Menjawab tantangan tersebut, Universitas Pelita Harapan (UPH) mengambil langkah strategis dengan mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1).<\/strong> Melalui lembaga ini, UPH kini memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswanya. Inisiatif ini memperkuat posisi UPH sebagai universitas yang berkomitmen menyiapkan lulusan berkarakter unggul, profesional, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. <\/p>\n\n\n\n Resmi Terlisensi BNSP: Tonggak Baru dalam Peningkatan Kualitas Lulusan<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan diwujudkan melalui Penyerahan Sertifikat Lisensi LSP P1 UPH oleh BNSP, <\/strong>yang <\/strong>digelar pada 8 Oktober 2025 di Auditorium MYC-MPR, Kampus UPH Lippo Village, Karawaci, Tangerang. <\/p>\n\n\n\n Acara ini turut dihadiri Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc., Rektor UPH, bersama Eric Jobiliong, Ph.D., selaku Vice President of Academics, Research, & Innovation UPH; Dr. (Cand.) Hendra Thamrindinata, S.Si., M.Div., M.A., selaku Associate Vice President of Faith and Learning UPH; dan Dr. Andree Emmanuel Widjaja selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi UPH. Selain itu, hadir pula Syamsi Hari, S.E., M.M., selaku Ketua BNSP. <\/p>\n\n\n\n Dalam sambutannya, Rektor UPH sekaligus Ketua Dewan Pengarah LSP P1 UPH, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan melalui penyerahan sertifikat berlisensi tersebut. <\/p>\n\n\n\n \u201cLisensi ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan tanggung jawab moral UPH untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam mewujudkan dan melaksanakan tugas ini, mari kita mempersiapkan diri secara profesional,\u201d ujar Rektor UPH. <\/p>\n\n\n\n Tujuh Skema Sertifikasi Kompetensi<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Sementara itu, Dr. Andree yang juga dipercaya sebagai Direktur LSP P1 UPH, menjelaskan bahwa pembentukan LSP P1 UPH merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas. Melalui lembaga ini, UPH menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa para lulusan tidak hanya memiliki kompetensi unggul, tetapi juga diakui secara profesional. Inisiatif ini sekaligus menjadi upaya konkret dalam memperkuat keterkaitan dan keselarasan (link and match<\/em>) antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. <\/p>\n\n\n\n \u201cSertifikasi BNSP sangat penting bagi mahasiswa kami karena merupakan salah satu bukti pengakuan resmi atas kompetensi mereka, meningkatkan daya saing di pasar kerja, dan memperluas peluang karier. Bagi industri, sertifikasi ini juga menjamin kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan produktif, sehingga mampu meningkatkan kinerja serta mendukung kepatuhan terhadap regulasi,\u201d jelas Dr. Andree. <\/p>\n\n\n\n Saat ini, LSP P1 UPH menghadirkan tujuh skema sertifikasi kompetensi<\/strong> yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia kerja masa kini. Program ini ditujukan bagi mahasiswa Strata-1 (S1) UPH yang memenuhi persyaratan yang berlaku pada masing-masing skema. Ketujuh skema tersebut terbagi dalam tiga sektor utama, yaitu: <\/p>\n\n\n\n Untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi, LSP P1 UPH memiliki 21 asesor kompetensi yang merupakan dosen-dosen tersertifikasi dari berbagai bidang. Ke depannya, jumlah asesor ini akan terus ditingkatkan seiring dengan pengembangan skema sertifikasi baru dan meningkatnya kebutuhan industri. <\/p>\n\n\n\n Arah Pengembangan 2025\u20132029: Perluas Dampak dan Cakupan<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Sebagai bagian dari rencana jangka menengah periode 2025-2029, LSP P1 UPH menargetkan penambahan skema sertifikasi baru di berbagai sektor seperti akuntansi, kewirausahaan, farmasi, hukum, dan bidang lainnya yang relevan dengan dunia kerja masa kini. <\/p>\n\n\n\n \u201cInisiatif ini menunjukkan komitmen LSP P1 UPH untuk memperluas jangkauan sertifikasi dan memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, sekaligus berkontribusi signifikan dalam menyiapkan SDM Indonesia unggul dan berdaya saing global,\u201d ujar Dr. Andree. <\/p>\n\n\n\n Dalam kesempatan tersebut, Ketua BNSP juga menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas komitmen UPH dalam menghadirkan LSP P1 di lingkungan kampus. <\/p>\n\n\n\n \u201cTerima kasih kepada Rektor dan tim UPH. Kami bangga atas komitmen UPH dalam menghadirkan LSP P1 di lingkungan kampus. Kepercayaan ini harus benar-benar dijaga dengan baik. Semoga LSP P1 UPH menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya,\u201d ujar Syamsi Hari. <\/p>\n\n\n\n Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat berlisensi BNSP kepada Rektor UPH dan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur. <\/p>\n\n\n\n Pendirian LSP P1 UPH menjadi bentuk kontribusi UPH dalam meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan. Melalui lembaga ini, UPH tidak hanya membekali mahasiswa dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memastikan bahwa kompetensi mereka diakui secara profesional. Langkah ini sejalan dengan komitmen UPH dalam menghasilkan lulusan yang takut akan Tuhan, unggul, dan siap berdampak positif bagi bangsa dan dunia. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Di era persaingan global yang menuntut tenaga kerja kompeten, pengakuan terhadap kemampuan profesional menjadi kunci penting dalam memenangkan pasar kerja. Sertifikasi kompetensi bukan sekadar dokumen formal, melainkan bukti nyata atas penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar industri. Di Indonesia, sertifikasi ini diakui melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan disahkan oleh Badan […]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":186244,"parent":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[987],"tags":[],"class_list":["post-186246","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-other-id"],"acf":[],"yoast_head":"\n\n
\n
\n