card_image
Dalam rangka meningkatkan mutu akademik UPH, Departemen Quality Assurance menggelar seri lokakarya bertema ?Memahami Substansi Standard Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Peningkatan Mutu Akademik Berkelanjutan’
 Seri Lokakarya ‘Memahami Substansi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Peningkatan Mutu Akademik Berkelanjutan’ digelar di Gedung HOPE, UPH
|
||||||
|
Dalam rangka meningkatkan mutu akademik UPH, departemen Quality Assurance menggelar seri lokakarya dengan tema ?Memahami Substansi Standard Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Peningkatan Mutu Akademik Berkelanjutan?, bertempat di Auditorium Gedung HOPE lantai 4 kampus UPH, pada 19 September 2014. Acara yang berlangsung dari Pukul 09.00-16.00 ini menghadirkan tiga pembicara secara serial diantaranya; Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A. Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta; Dr. Samuel Dossugi, M.A., Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT); dan Dr. T.M.A. Ari Samadhi, Ketua Program Studi Sarjana Teknik Industri ITB dan Asesor BAN-PT.
Dalam sambutan di awal acara, Rektor UPH, Jonathan L. Parapak melaporkan kepada Prof. Ilza selaku Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta, bahwa UPH berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan UPH, diantaranya dengan mensosialisasikan dan mengaplikasikan peraturan pemerintah dan melakukan berbagai terobosan baru. Ia juga melaporkan pencapaian UPH diantaranya penambahan jumlah mahasiswa Tahun Ajaran 2014/2015 yang mencapai hampir 40%. Tahun ini juga prestasi mahasiswa UPH membanggakan baik di tingkat Nasional dan internasional, diantaranya Fakultas Hukum, Jurusan matematika baru-baru ini meraih emas pada Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ON MIPA), dan prestasi lainnya. Rektor juga melaporkan bahwa hampir semua program studi di UPH mengadakan kerjasama dengan luar negeri. ini menunjukkan UPH berupaya untuk meningkatkan mutu pada level internasional. Namun demikian UPH juga masih mengalami banyak kekurangan. salah satunya dalam hal pelaporan institusi tepat waktu. Kendala yang dihadapi UPH diantaranya disebabkan faktor internal yaitu sistem pengolahan data UPH yang baru dan faktor eksternal pada sistem PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) itu sendiri. UPH juga sedang mengupayakan penambahan program studi baru, yaitu 6 jurusan baru pada program pendidikan guru, pembukaan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) dan S3 Manajemen. Terkait dengan upaya-upaya yang sedang dilakukan UPH serta dalam rangka peningkatan akses dan mutu UPH, maka rektor berharap melalui lokakarya ini dapat menambah pemahaman serta masukan-masukan untuk mendukung peningkatan mutu UPH.
Sesi pertama lokakarya menghadirkan Prof. Ilza yang memaparkan mengenai tantangan dan upaya peningkatan mutu menuju perguruan tinggi sehat. Dalam paparannya Prof. Ilza mengatakan bahwa untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi diperlukan sinergi yang kuat antara Perguruan Tinggi (PT) dengan pemerintah. Ia menyebutkan saat ini, dari 336 PT di wilayah Kopertis 3, kurang dari 50% yang memenuhi standard minimal Dikti. Hanya beberapa diantaranya yang memiliki standard mutu di atas standard nasional. Ia mencontohkan UPH sebagai salah satu PT kebanggaan Jakarta, meskipun berlokasi di Karawaci, dan masuk 20 besar PT terbaik di Kopertis III. Terkait dengan otonomi Perguruan Tinggi dalam menentukan standard, ia mengingatkan agar PT memperhatikan apakah standar yang ditetapkan sudah sesuai dengan standard nasional yang ditentukan pemerintah. Hal ini sangat penting diperhatikan untuk peningkatan mutu PT itu sendiri. Kualifikasi PT dapat di ketahui oleh masayarakat melalui pelaporan yang dipublikasikan pemerintah melalui PDPT. Karena itu pemutakhiran data pada PDPT harus selalu dilakukan, karena ini merupakan cermin dari PT tersebut dan sumber dari penjaminan mutu.
Sesi kedua lokakarya ini disampaikan oleh Dr. Ari, mengupas topik implementasi kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Tujuan topik ini untuk meningkatkan pemahaman KKNI dalam upaya menyusunan kurikulum berbasis KKNI yang dapat menunjang mutu pendidikan tinggi. Menurut Dr. Ari, KKNI ini ditetapkan pemerintah sebagai upaya dalam menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, bidang kerja dan pengalaman kerja. Dalam konteks dunia pendidikan, yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana kita menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan pada tiap level. Misalnya lulusan S1 (level ke-6 dari 9 jenjang pendidikan) harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEK, menguasai konsep teoritis secara umum dan sesuai bidang pengetahuan tertentu, dan mampu mengambil keputusan. Maka disetiap bidang studi harus menjabarkan kualifikasi sesuai bidang masing-masing. Hal ini terkait dengan capaian pembelajaran. Intinya kalau membangun kurikulum berbasis KKNI menurut Dr. Ari, adalah kurikulum seharusnya berbasis of art bukan berbasis content. Ia menyebutkan tiga hal yang harus ada dalam kurikulum berbasis KKNI yaitu profil profesi, profil lulusan dan profil kurikulum. Capaian pembelajaran harus bisa memenuhi kebutuhan lulusan untuk 3 sampai 5 tahun setelah ia lulus. Dengan demikian dalam penyusunan kurikulum, harus diperhatikan lebih dulu apa yang dibutuhkan industri, misalnya tugas-tugas kunci pekerjaan atau profil profesi. Tahap kedua tentukan core competency, dapat dibagi dua yaitu domain specific competencies dan generic competencies. Core competency ini yang harus ada dalam profil lulusan. Tahap ketiga adalah profil kurikulum yaitu mencakup knowledge, skills dan attitude, ketiga hal ini bisa diambil dari body of knowledge masing-masing bidang ilmu.
“Secara umum, rumusan profil lulusan harus dirumuskan bersama oleh stakeholder program studi bekerjasama dengan industrial advisor report, disesuaikan dengan hasil tracer study pada karir awal, visi misi institusi dan perkembangan kebutuhan tenaga kerja. Jadi mahasiswa kita diakhir nanti harus memiliki hard skills dan soft skills. Selanjutnya perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga dari waktu ke waktu mutu pendidikan kita akan terus berkembang,” papar Dr. Ari.
Sesi ke tiga, yang merupakan bagian akhir dari seri lokakarya ini, disampaikan oleh Dr. Samuel yang mengangkat topik ?Standard Nasional Pendidikan Tinggi dan Akreditasi Program Studi dan Institusi?. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) menurut Permen no.49 tahun 2014 yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sentrumnya adalah kompetensi. Selanjutnya SNPT wajib dijadikan dasar penetapan kriteria SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). SPME harus dilaksanakan dan dikendalikan serta dikembangkan oleh TAM (Tim Akreditasi Mandiri) untuk program studi dan oleh BAN PT untuk akreditasi institusi. Proses SPME dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari evaluasi data dan informasi PT atau Prodi, visitasi ke perguruan tinggi, selanjutnya penetapan status dan peringat akreditasi. Data dan informasi dalam PDPT digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standar pendidikan tinggi oleh BAN PT atau TAM. Karena itu, Dr. Samuel mengingatkan agar jangan main-main dengan informasi yang dilaporkan ke PDPT. PT harus memberikan data yang benar. Jika ada Program Studi baru sebaiknya minta untuk divisitasi. Begitupula saat re-akreditasi harus siap untuk di re-visitasi.
Diakhir sesi Rektor mendorong seluruh peserta, yang terdiri dari para pimpinan fakultas, dosen dan staff departemen penunjang akademik, untuk mengambil informasi penting dari apa yang telah disampaikan agar dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja masing-masing. Kekurangan maupun kendala di internal harus segera di atasi agar tidak menghambat pencapaian yang harusnya dicapai. Dan ini pada akhirnya diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu UPH. (rh) |
