26/07/2026 Other, Partnership
Di tengah dinamika perdagangan global, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya proteksionisme, stagnasi mekanisme penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO), hingga belum optimalnya pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan bebas. Berbagai regulasi perdagangan global juga menghadirkan tantangan baru bagi pelaku usaha nasional, terutama usaha kecil dan petani. Kondisi ini menuntut kebijakan perdagangan yang kuat, berbasis riset, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Menjawab tantangan tersebut, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) melalui Panitia Kerja (Panja) Diplomasi Parlemen untuk Perjanjian Perdagangan Internasional (DPPI) melakukan kunjungan kerja ke Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Lippo Village, Karawaci, Tangerang, pada 20 Juli 2026. Kunjungan ini menjadi forum dialog antara parlemen dan akademisi UPH yang hadir, untuk menghimpun masukan berbasis riset guna memperkuat diplomasi perdagangan Indonesia.
Membuka kegiatan, Rektor UPH menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BKSAP DPR RI yang memilih UPH sebagai mitra diskusi dalam membahas isu strategis perdagangan internasional. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kesempatan berharga bagi dunia akademik untuk memperkaya proses pembelajaran sekaligus memahami berbagai tantangan perdagangan global.
“Kami bersyukur UPH dipilih sehingga menjadi kesempatan bagi kami untuk belajar mengenai berbagai hal yang menjadi perhatian kita bersama dalam aspek perdagangan internasional. Bagi kami, masukan-masukan ini sangat berharga untuk memperkaya proses pendidikan dan kiranya dapat memberi manfaat bagi pengembangan hubungan internasional Indonesia ke depan. Selama ini UPH juga terus aktif menjalin kerja sama dengan berbagai universitas di luar negeri serta membuka kesempatan bagi mahasiswa internasional untuk belajar bersama di UPH,” ujar Rektor UPH.
Sementara itu, Ravindra Airlangga menegaskan bahwa kunjungan Panja DPPI ke perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya BKSAP memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik. Ia menilai masukan berbasis riset dari perguruan tinggi menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan perdagangan internasional yang lebih kuat dan berpihak pada kepentingan nasional.
“Kami memilih UPH karena memiliki fasilitas yang sangat baik, jaringan internasional yang luas, serta kapasitas akademik yang kuat, khususnya di bidang Hukum, Ekonomi dan Bisnis, serta Hubungan Internasional. Kami melihat UPH memiliki modal yang besar untuk menghasilkan policy brief yang tajam sehingga dapat menjadi masukan penting dalam memperkuat diplomasi perdagangan Indonesia,” ungkap Ravindra.
Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., bersama Ravindra Airlangga, B.A., M.S., Wakil Ketua BKSAP DPR RI sekaligus Ketua Panja DPPI. Turut hadir anggota Panja, yakni H. Musa Rajekshah, M.Hum., Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm. & MediaSt., Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A., serta Sigit Purnomo, S.A.P., S.H.
Kedatangan delegasi disambut oleh jajaran pimpinan UPH, di antaranya Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc., Rektor UPH; Eric Jobiliong, Ph.D., Vice President of Academics, Research, and Innovation; Dr. Andry M. Panjaitan, M.T., CPHCM., Associate Vice President of Student Development, Alumni, and Corporate Relations; serta Dr. (Cand.) Hendra Thamrindinata, S.Si., M.Div., M.A., Associate Vice President of Faith and Learning. Diskusi turut menghadirkan para narasumber dari UPH, yaitu Dr. Jerry Sambuaga, B.A., M.I.A., Vice President of External Relations; Prof. Dr. Edwin Martua Bangun Tambunan, S.I.P., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPH; dan Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Fakultas Hukum UPH. Sementara itu, Dra. Gracia Shinta S. Ugut, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPH, bertindak sebagai moderator.
Kolaborasi Perspektif Hukum, Hubungan Internasional, dan Ekonomi
Melalui sesi diskusi, para akademisi UPH membahas berbagai tantangan perdagangan internasional dari perspektif hukum, hubungan internasional, dan ekonomi. Diskusi menegaskan bahwa penguatan diplomasi perdagangan Indonesia membutuhkan regulasi yang adaptif, implementasi kebijakan yang efektif, serta kolaborasi erat antara pemerintah, parlemen, dunia akademik, dan pelaku usaha.
Dari perspektif hukum, Prof. Dr. Agus menilai reformasi regulasi menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.
“Penguatan regulasi perdagangan perlu diarahkan pada penyederhanaan aturan, harmonisasi dengan standar internasional, penguatan penegakan hukum, serta koordinasi antarlembaga agar manfaat perdagangan internasional dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan,” jelas Prof. Agus.
Sementara itu, Prof. Dr. Edwin menyoroti pentingnya memastikan setiap perjanjian perdagangan tidak berhenti pada tahap negosiasi, tetapi juga dirancang dengan implementasi yang matang agar benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
“Perjanjian perdagangan yang baik bukan hanya memperluas akses pasar, tetapi juga harus mampu meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat ketahanan nasional, serta memastikan Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam perdagangan global,” ungkap Prof. Edwin.
Melengkapi pembahasan, Dr. Jerry menegaskan bahwa DPR memiliki peran penting sejak proses perundingan hingga evaluasi agar setiap perjanjian perdagangan benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Perdagangan internasional pada akhirnya ditentukan oleh siapa yang memiliki posisi tawar yang kuat. Karena itu, DPR perlu hadir sejak proses perundingan, sekaligus memastikan setiap hasil perjanjian terus disosialisasikan dan dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Dr. Jerry.
Menutup diskusi, Dr. Gracia Shinta menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi perdagangan bergantung pada kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan, sehingga setiap kebijakan tidak hanya baik dalam perumusan, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya.
“Kolaborasi menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan perdagangan internasional tidak hanya kuat dari sisi perumusan, tetapi juga efektif dalam implementasi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” simpul Dr. Gracia.
Kolaborasi Akademik untuk Kebijakan Perdagangan yang Berdampak
Menanggapi berbagai masukan dalam diskusi, H. Musa Rajekshah, M.Hum., anggota Panja DPPI BKSAP DPR RI, menegaskan bahwa kajian akademik memiliki peran penting dalam memperkuat kebijakan perdagangan internasional. Menurutnya, kolaborasi antara parlemen dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis riset dan berpihak pada kepentingan nasional.
“Kami berharap hasil kajian dari UPH tidak berhenti sebagai diskusi akademik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret sehingga mampu memperkuat diplomasi perdagangan Indonesia sekaligus memastikan setiap perjanjian internasional benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat,” ujar Musa.
Melalui kolaborasi dengan BKSAP DPR RI, UPH menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan bangsa melalui riset, kolaborasi strategis, dan keterlibatan aktif dalam isu-isu nasional dan internasional. Sejalan dengan visi pendidikan holistis yang berpusat pada Kristus, UPH mempersiapkan mahasiswa menjadi pemimpin masa depan berkualitas unggul yang takut akan Tuhan serta berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan dunia.
————————
Corporate Communications Universitas Pelita Harapan
corporate.communication@uph.edu
