Bedah Buku ?Televisi Jakarta Di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia?

Para pembicara (ki-ka): Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UPH Prof. Tjipta Lesmana, MA, MARS, penulis buku “Televisi Jakarta di Atas Indonesia” Dr. Ade Armando, Anggota Komisi I DPR RI dan praktisi media Tantowi Yahya, dan moderator R. Masri Sareb Putra.

Universitas Pelita Harapan (UPH), Senin, 27 Juni 2011, menyelenggarakan acara Bedah Buku ?Televisi (TV) Jakarta Di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem TV Berjaringan di Indonesia? di Kampus Program Pascasarjana UPH, Plaza Semanggi, Jakarta. Buku ini merupakan karya Dr. Ade Armando yang juga adalah Dosen Magister Ilmu Komunikasi UPH dan Anggota KPI (2004-2007).

Selain penulis dari buku sendiri, seminar ini juga mengundang pembicara, antara lain Tantowi Yahya (Pemilik dan Direktur Sekolah Public Speaking dan Anggota Komisi I DPR RI) dan Prof. Dr. Drs. Tjipta Lesmana, MA, MARS (Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UPH). Diskusi ini dimoderatori oleh R. Masri Sareb Putra, seorang penulis di bidang komunikasi yang sedang belajar di Program Magister Ilmu Komunikasi UPH.

Buku ini memperlihatkan adanya kesenjangan dan ketidaksetaraan perhatian dari pemerintah terhadap stasiun-stasiun televisi yang ada di Jakarta dengan yang di luar Jakarta. Hal ini tentu membuat lembaga penyiaran di luar Jakarta tidak bisa berkembang. Fenomena kegagalan sistem televisi berjaringan akhirnya menjadi isu yang penting untuk dibicarakan.

?Kalau televisi tidak berubah menjadi televisi berjaringan, televisi lokal bakal mati,? tegas Ade menjelaskan isi bukunya. Dalam pidato pembukaannya, Tjipta juga berkata bahwa harus ada perubahan yang radikal untuk mengubah sistem yang monopolistik ini. Sebetulnya sudah ada UU no. 32 tahun 2002 yang mengatur tentang penyiaran. Di undang-undang ini tertulis jelas bahwa sistem televisi haruslah berjaringan. Namun, peraturan ini mandul selama 9 tahun. ?Peraturan sudah bagus. Implementasi yang tidak bagus,? ungkap Tjipta. Tantowi, selaku praktisi media dan anggota DPR, menjelaskan bahwa peraturan ini sedang direvisi oleh pemerintah. Namun, ia juga mengakui kesulitan menerapkan peraturan yang sudah lama ditetapkan itu. ?Banyak kendala yang dihadapi untuk secara konsekuen menjalankan amanat undang-undang tersebut,? katanya.

Dari diskusi yang dihadiri kurang lebih 60 peserta ini, harapannya ada perubahan pada televisi Indonesia. Sistem televisi yang berjaringan yang benar implementasinya akan betul-betul memajukan masyarakat Indonesia, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Masyarakat bisa menggunakan stasiun televisi lokal untuk berkomunikasi dengan pemerintah di masing-masing daerah dan mengembangkan kebudayaannya. Lapangan kerja juga akan terbuka luas bagi setiap masyarakat di daerahnya. (dee)

UPH Media Relations

Sekitar 60 peserta terdiri dari mahasiswa dan praktisi media menghadiri seminar.