Pascasarjana Teknik Sipil UPH Aktif Mengawal Pemerintah dalam Percepatan Proyek Strategis Nasional

Kepala Program Studi (Prodi) Magister Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan Prof. Manlian Ronald A. Simanjuntak mengatakan Universitas Pelita Harapan (UPH) terus ikut mengawal dan memantau masa kerja kabinet 2014-2019 yang semakin singkat, namun masih banyak program yang belum diselesaikan. Melihat ini program Pascasarjana Teknik Sipil UPH berinisiatif mengadakan diskusi bersama Staf Khusus Menteri Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Firdaus Ali yang dihadiri kurang lebih 250 peserta pada 28 Juni 2018 di UPH Plaza Semanggi, Jakarta. Peserta yang hadir terdiri dari mahasiswa S1 dan S2, alumni, dan para profesional di bidang konstruksi.

Diskusi hari ini menjadi bagian dari salah satu upaya UPH turut mengawal jalannya program pemerintah dan memberi masukan terkait penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi rapor kinerja pemerintah saat ini. 

Melihat ini, Firdaus Ali menyambut positif upaya UPH yang berusaha mengawal proyek pemerintah. 

?Acara seperti ini baik bagi pemerintah karena dapat meng-ekspos kepada mahasiswa yang akan lulus, agar mereka mengetahui apa saja yang sedang dikerjakan pemerintah dan melihat beragam peluang yang ada, juga tantangan yang ada. Forum seperti ini penting bagi pembekalan wawasan untuk menyaiapkan mahasiswa dalam berkontribusi dalam program pemerintahan,? jelas Firdaus Ali.   Hal ini sejalan dengan tantangan yang dihadapkan dimana minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang konstruksi.      Lebih lanjut Firdaus menekankan bahwa sejauh ini baru era kepemimpinan Presiden Jokowi yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas tinggi. Namun memang nyatanya tidak mudah merealisasikan PSN ini ketika dihadapkan persoalan di lapangan. Misalnya masalah lahan, Indonesia bukan negara komunis tapi demokratis sehingga tidak dapat mengambil lahan dengan tangan besi namun perlu kesepakatan yang membutuhkan waktu.  Selain itu Firdaus juga melihat adanya ketidakmatangan perencanaan menjadi faktor yang menyebabkan proyek terhambat, kemudian perizinan di level Pemerintahan Daerah (Pemda).

Melihat ini, Firdaus menyebutkan melihat situasi yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan semua rencana, dalam rembuk nasional tiga tahun kepemimpinan Jokowi ? Jusuf Kalla telah disepakatai proyek yang sulit dibatalkan.

?Untuk memudahkan pemerintah membagi menjadi 3 bagian proyek. Kategori pertama yaitu hijau, terdiri dari proyek yang bisa selesai sebelum 2019. Kedua, kuning yakni proyek yang bisa selesai pada 2019, tapi masih membutuhkan waktu untuk penyempurnaan. Ketiga, merah dimana diputuskan untuk tidak meneruskan proyek karena sulit untuk diwujudkan. Namun meskipun sudah ada yang dibatalkan, pemerintah telah memiliki target nasional minimal 69% atau 71%  proyek dapat terselesaikan. Saat ini PSN sendiri sudah direalisasikan 19,8%,? papar Firdaus Ali.

Terkait kegiatan yang dilaksanakan UPH ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi mahassiwa untuk terus berkembang dan menemukan inovasi setelah mengetahui beragam persoalan yang dihadapi bangsa. Lebih lagi Firdaus juga berharap agar para peserta yang hadir dapat menyuarakan opininya di koran, paper, atau media lain dan berperan dalam memajukan bangsa.