Hadirnya konsep ekonomi hijau, biru, dan sirkular memiliki potensi dan keuntungan besar dalam pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan. Implementasi konsep tersebut diharapkan dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, mengurangi limbah dari berbagai sektor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan ketiga pendekatan ekonomi tersebut, dengan target untuk naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Namun, selain aspek ekonomi, regulasi yang tepat juga sangat diperlukan agar seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, termotivasi untuk terlibat dalam sistem ekonomi ini.

Universitas Pelita Harapan (UPH) turut mendukung upaya pemerintah dengan mendidik generasi muda untuk memahami pentingnya aspek hukum dalam memenuhi ketiga konsep ekonomi tersebut. Hal ini diwujudkan melalui acara DR. Mochtar Riady Legal Week (DMRLW) 2023 yang diadakan pada 8-10 Juni 2023 di Kampus UPH Lippo Village. Acara bergengsi yang diadakan oleh Fakultas Hukum (FH) UPH ini mengusung tema “Redefining Public Policy in Ensuring Sustainable Economic Development: Road to Indonesia 2045 Development Agenda”. DMRLW 2023 mencakup tiga rangkaian kegiatan, yakni kompetisi debat hukum nasional, lomba karya tulis ilmiah, dan seminar nasional.

Hadir dalam seremoni pembukaan acara, Dr. (Hon) Ir. Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor UPH, mengatakan bahwa seluruh dunia, termasuk Indonesia, di masa depan akan menghadapi perubahan akibat kemajuan teknologi dan pandemi. Dalam menghadapi perubahan tersebut, diperlukan ekonomi yang berkelanjutan serta aturan-aturan dari segi aspek hukum.

“Sebagai rektor, saya sangat menyambut diadakannya DR. Mochtar Riady Legal Week ini. Acara ini menjadi cara agar kita bisa bersama-sama berpikir, melihat ke depan, dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan yang luar biasa. Semoga acara ini tidak hanya berkontribusi untuk UPH, tetapi juga berkontribusi bagi bangsa dan negara,” kata Rektor UPH.

1. Mochtar Riady selaku Pendiri Lippo Group, sekaligus Penasihat Senior Yayasan Universitas Pelita Harapan menyampaikan, hukum merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengatur kehidupan rakyat. Selain perubahan teknologi, hukum juga diperlukan untuk mengatur konsep ekonomi hijau, biru, dan sirkular agar dapat terealisasi dengan baik. Ia berharap, acara DMRLW 2023 dapat menambah wawasan dan motivasi bagi generasi muda Tanah Air untuk siap menghadapi perubahan-perubahan yang ada di dunia.

“Saya bahagia melihat mahasiswa FH UPH mengambil inisiatif untuk membahas masa depan ekonomi  Indonesia. Semoga acara ini dapat mendorong dan memandu kita semua agar di masa depan kita dapat menggunakan hukum sebagai pengatur teknologi, ekonomi hijau, biru, dan sirkular,” ucap Pendiri Siloam Hospitals Group ini.

Justin Amadeus, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa FH UPH periode 2022-2023 mengatakan bahwa acara yang dilaksanakan setiap dua tahun ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Hukum. Mahasiswa FH UPH angkatan 2020 ini juga berharap, DMRLW 2023 mampu menjadi platform bagi para mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia dan masyarakat umum untuk dapat berinteraksi dengan instansi hukum, firma hukum, dan lembaga pendidikan.

Chelsea Claresta, Ketua DMRLW 2023 menambahkan, “Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045, di mana ekonomi Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar keempat di dunia. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepekaan generasi milenial agar dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam mewujudkan perubahan positif di Indonesia.”

Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertajuk “Embracing Green, Blue, and Circular Economic Policy for Indonesia’s 2045 Development Agenda: Legal, Economics and Political Perspective”. Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., selaku Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), hadir sebagai narasumber secara daring. Dalam paparannya, Amalia menjelaskan konsep ekonomi hijau, biru, dan sirkular.

“Ekonomi hijau adalah aktivitas ekonomi yang memperhatikan emisi karbon yang rendah, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, ekonomi biru adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan dan mengelola sumber daya laut dan pesisir. Sedangkan ekonomi sirkular adalah penggunaan yang efisien dan berkelanjutan dengan mendaur ulang limbah menjadi produk yang lebih baik,” jelas Amalia.

Lebih lanjut Amalia juga menjelaskan bahwa ketiga konsep ekonomi tersebut dapat mengurangi kerugian yang dihadapi Indonesia akibat bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas.

Amalia memaparkan bahwa pada tahun 2021, Indonesia mengalami hingga 5.402 kejadian bencana. Ia juga menyebutkan bahwa hasil studi yang dilakukan Bappenas menunjukkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian ekonomi hingga Rp 544 triliun akibat perubahan iklim sepanjang tahun 2020-2024. Bappenas juga memprediksi bahwa dengan mengimplementasikan kebijakan ketahanan iklim, kerugian ekonomi Indonesia dapat berkurang dari Rp 115 triliun menjadi Rp 57 triliun pada 2024 mendatang.

“Mitigasi terhadap perubahan iklim merupakan kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, di masa depan, kita berkomitmen untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan konsep ekonomi hijau, biru, dan sirkular,” tambah Amalia.

Dalam kesempatan itu, Amalia juga memberikan contoh salah satu bentuk ekonomi sirkular yang diterapkan di Indonesia, yakni kolaborasi antara produsen minuman kemasan Danone AQUA dengan brand busana H&M yang memproduksi pakaian anak dari daur ulang sampah plastik polyethylene terephthalate (PET) melalui program Bottle2Fashion.

Merespons Amalia, Dendy Apriandi, S.T selaku Direktur Deregulasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menekankan bahwa transformasi melalui ekonomi hijau, biru, dan sirkular merupakan peluang investasi. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sejak 31 Maret 2023 yang memberikan jaminan, kepastian hukum, dan kemudahan untuk berinvestasi.

“Saya ingin mengajak generasi milenial dan Z untuk bisa sama-sama mewujudkan visi Indonesia emas 2045. Harapannya seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama berkomitmen untuk terus melakukan transformasi.” tutur Dendy.

Sebagai informasi, DMRLW telah diselenggarakan FH UPH sejak tahun 2008 dan diadakan setiap 2 tahun sekali. Pada tahun ini, acara tersebut diikuti 108 peserta dari 26 universitas baik negeri maupun swasta di seluruh wilayah Indonesia. Adapun para pemenang kompetisi DMRLW 2023 adalah:

• Debat Hukum Nasional

1. Universitas Diponegoro (Juara 1)
2. Universitas Airlangga (Juara 2)
3. Universitas Diponegoro (Best Speaker)

• Karya Tulis Ilmiah

1. Universitas Diponegoro (Juara 1)
2. Universitas Indonesia (Juara 2)
3. Universitas Andalas (Juara 3)
4. Universitas Airlangga (Best Paper)

Tentang Prodi S1 Fakultas Hukum (FH) UPH

Dengan rekam jejak selama 27 tahun, kurikulum Prodi S1 FH UPH didasarkan pada landasan hukum nasional dan internasional serta riset terkait, dengan tujuan agar mahasiswa mampu menguasai pengetahuan hukum dan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Program Sarjana FH UPH menyediakan tiga pilihan peminatan, yakni Hukum Bisnis (hukum korporasi), Hukum Internasional (hukum publik dan perjanjian internasional), serta Kemahiran Praktik Hukum (litigasi dan bidang hukum lainnya).Bagi kamu yang bercita-cita menjadi profesional kompeten di bidang hukum, FH UPH adalah pilihan yang tepat! Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Student Consultants di 0811-1709-901 atau daftar di sini.

read also:

Jurusan Hukum: Keunggulan dan Prospek Kariernya