Magister Hukum Universitas Pelita Harapan (MH UPH) menggelar Seminar Nasional yang mengulas buku “Embodiment Victim Impact Statement” karya Prof. Dr. Asep N. Mulyana, Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI pada Rabu, 13 September 2023, di UPH Kampus Pascasarjana, Jakarta. Pada kesempatan yang sama, telah dilakukan juga penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UPH dan Kemenkumham, yang dilaksanakan oleh Rektor UPH Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., dan Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. 

Kerja sama UPH dengan Kemenkumham ini memiliki ruang lingkup terkait terbukanya peluang magang para mahasiswa di Kemenkumham, penelitian, asistensi pengajaran, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), serta peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia. 

Meresponi hal tersebut Rektor menyatakan, “Saya sangat menghargai terjalinnya kerja sama antara UPH dengan Kemenkumham. Kerja sama ini memberikan ruang bagi kita untuk bersama-sama memikirkan sistem perundang-undangan yang akan datang.” 

Rektor juga  menyampaikan apresiasi terhadap Fakultas Hukum (FH) UPH yang selalu menghadirkan pendidikan unggul melalui beragam kerja sama dan para dosen yang kompeten dan telah banyak  berkontribusi melakukan penelitian yang relevan dengan isu-isu kemasyarakatan di Indonesia. 

Setelah menandatangani perjanjian, acara dilanjutkan dengan Bedah Buku “Embodiment Victim Impact Statement“. Dalam bukunya, Prof. Asep membahas langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan seksual kepada perempuan dan anak-anak, serta dampaknya terhadap korban, terutama dari segi fisik dan emosional. 

Prof. Asep menjelaskan latar belakang penulisannya. Ia mengungkapkan bahwa korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak mengalami penderitaan yang mendalam dan berbagai kesulitan. “Anak-anak (korban kekerasan seksual) itu hancur. Tidak hanya sulit untuk melanjutkan sekolah, tetapi juga sulit untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Saat itu, saya bahkan sampai emosional,” ungkapnya. 

Selain itu, Prof. Asep juga mengungkapkan bahwa mengintegrasikan Victim Impact Statement (VIS) ke dalam reformasi peradilan pidana memiliki potensi untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan pidana, serta memfasilitasi proses penyembuhan dan pemulihan korban dari trauma. 

Sebagai informasi, VIS merupakan pernyataan yang dibuat korban atau pihak terdampak kejahatan untuk menjelaskan pengalaman, kerugian, dan dampak pribadi kepada sistem peradilan pidana. VIS umumnya diberikan sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. 

Salah satu dosen UPH, Dr. Ir. Andreas Teddy Mulyono, S.H., M.H., mendapat kesempatan untuk mengulas buku ke-13 karya Prof. Asep Mulyana. Menurutnya, buku tersebut dapat menjadi panduan yang berharga dalam penelitian hukum. 

Antonius P.S. Wibowo, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, juga memberikan rekomendasi tinggi terhadap buku tersebut. Menurutnya, buku ini layak dibaca oleh mahasiswa dan praktisi hukum karena mencakup teori, praktik, serta contoh inovasi dalam penggabungan kasus pidana dan perdata. Buku ini juga membahas Task Force paska keputusan berkekuatan hukum tetap (BHT). 

Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menekankan perlunya perhatian dan perlindungan serius terhadap korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak-anak, karena dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga emosional dan psikologis yang sering kali sulit sembuh sepenuhnya. 

Melalui kegiatan ini, UPH berharap dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengurangi kasus kekerasan seksual serta memberikan perlindungan dan keadilan hukum kepada korban. Selain itu, melalui kerja sama dengan Kemenkumham, UPH juga berupaya untuk turut berperan dalam pengembangan sistem perundang-undangan di Indonesia ke depan. 

Program Magister Hukum UPH dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa bersaing dan menghadapi tantangan global. Dengan fokus pada Hukum Bisnis, lulusan MH UPH diharapkan mampu mengembangkan pemahaman ilmu hukum, menyelesaikan masalah dengan efektif, meningkatkan kinerja profesional, dan memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat doktoral. Program ini didukung oleh kurikulum yang relevan, dosen kompeten, serta jaringan luas dengan dunia industri dan institusi terkait. 

Mari bergabung bersama UPH dan persiapkan diri Anda menjalani transformasi untuk siap menjadi pemimpin yang berdampak. Untuk informasi selengkapnya, hubungi Student Consultant di nomor  0812-8535-2278 atau klik di sini.