20/11/2026 Law
Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Purn. Dr. Setyo Budiyanto, S.H., M.H., Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, berhasil mempertahankan disertasinya dalam Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) pada Sabtu, 14 November 2026. Dalam sidang yang berlangsung di Auditorium D501 Kampus UPH Lippo Karawaci, Tangerang, Setyo mengangkat persoalan disharmoni hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan hasil penelitiannya, hampir 60 persen hubungan kerja keduanya di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan disharmoni. Melalui disertasi berjudul “Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia”, Setyo menelaah akar persoalan tersebut dari sisi sistem pemerintahan dan desain regulasi.
Sidang promosi terbuka ini dipimpin langsung oleh Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. selaku Rektor UPH. Penelitian disertasi Setyo berada di bawah bimbingan Promotor Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., yang juga Ketua Program Studi Doktor Hukum UPH; dan Co-Promotor almarhum Assoc. Prof. Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D., dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Dalam disertasinya, Setyo mengungkap bahwa disharmoni hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak semata-mata disebabkan oleh konflik personal atau kepentingan politik.
“Lebih dari itu, ada persoalan mendasar dalam sistem hukum yang mengatur hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ucapnya.
Salah satu akar persoalan yang disoroti adalah ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, khususnya penggunaan frasa “membantu” dalam menjelaskan tugas wakil kepala daerah. Frasa tersebut dinilai menimbulkan ketidakjelasan konseptual mengenai posisi, peran, serta batas kewenangan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
“Padahal, kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh legitimasi demokratis melalui proses pemilihan langsung dalam satu pasangan atau one ticket election. Artinya, keduanya sama-sama mendapatkan mandat politik dari masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan, kedudukan dan kewenangan wakil kepala daerah belum selalu tercermin secara proporsional,” ujarnya.
Menurut Setyo, ketidaksinkronan antara desain pemilihan (electoral design) dan desain pemerintahan (governmental design) tersebut melahirkan kondisi yang disebut pseudo-alterity. Istilah ini menggambarkan situasi ketika wakil kepala daerah memiliki legitimasi politik secara formal, tetapi tidak didukung oleh kejelasan kewenangan fungsional dalam struktur pemerintahan
“Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin muncul pola disharmony by design, yakni ketidakharmonisan yang justru terbentuk akibat desain sistem itu sendiri. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua pejabat yang bersangkutan, tetapi juga dapat menghambat efektivitas pemerintahan, pembangunan daerah, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Menawarkan Model Hubungan yang Lebih Proporsional
Untuk menjawab persoalan tersebut, Setyo merumuskan tiga kebaruan (novelty) utama dalam disertasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan kajian empiris melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan survei kuantitatif.
Pertama, Conceptual Novelty atau Proportionality of Democratic Mandate. Gagasan ini menekankan bahwa mandat demokratis yang diperoleh kepala daerah dan wakilnya melalui satu proses pemilihan perlu tercermin secara proporsional dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Dengan demikian, hubungan keduanya tidak hanya didasarkan pada kedudukan formal, tetapi juga ditopang oleh pembagian peran yang jelas
Kedua, Theoretical Novelty melalui konsep Disharmony by Design and Legal Culture Theory. Gagasan ini menawarkan kerangka untuk memitigasi disharmoni yang muncul akibat ketidakselarasan desain hukum serta belum optimalnya budaya hukum dalam membangun kemitraan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ketiga, Normative Novelty melalui Reconception Model of Harmonious Relationship. Setyo menawarkan rekonstruksi model hubungan melalui konsep single chief executive. Dalam model ini, kepala daerah tetap menjadi pemegang mandat elektoral utama sekaligus pusat kepemimpinan eksekutif. Sementara itu, wakil kepala daerah diposisikan sebagai strategic partner with legally defined authority, yaitu mitra strategis dengan kewenangan atribusi yang terbatas dan dirumuskan secara jelas dalam ketentuan hukum.
Selain menawarkan pembenahan dari sisi regulasi, Setyo juga menyoroti dinamika politik yang kerap memengaruhi hubungan kepala daerah dan wakilnya. Salah satunya adalah fenomena “kawin paksa politik”, yakni terbentuknya pasangan kepala daerah yang lebih didorong oleh pertimbangan elektoral daripada kesamaan visi, misi, dan komitmen dalam membangun daerah.
“Kondisi tersebut berpotensi memunculkan rivalitas politik hingga fenomena “matahari kembar”, ketika kepala daerah dan wakilnya justru berjalan dengan kepentingan serta arah kepemimpinan masing-masing,” katanya.
Sebagai langkah preventif, Setyo turut mengusulkan pembentukan lembaga mediasi pemerintahan daerah. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi ruang penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum konflik berkembang dan mengganggu jalannya pemerintahan.
Diuji oleh Para Pakar Hukum dan Tata Negara
Gagasan dan hasil penelitian tersebut dibahas secara mendalam dalam sidang promosi doktor yang menghadirkan sejumlah pakar di bidang hukum dan ketatanegaraan sebagai dewan penguji. Sidang ini dipimpin oleh Assoc. Prof. Dr. Henry selaku Promotor, serta melibatkan tujuh Oponen Ahli, yaitu Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H.; Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.; Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.; Assoc. Prof. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H.; Dr. Agustin Teras Narang, S.H.; dan Dr. Hadi Cahyadi, S.E., M.B.A., MCL.
Dalam refleksi akademiknya, Setyo menyampaikan rasa syukur atas pencapaian yang diraihnya. Ia berharap penelitian tersebut tidak berhenti sebagai kajian teoritis atau sekadar menjadi law in the book, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik nyata atau law in action.
“Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi masukan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Terlebih, hubungan kerja yang harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu elemen penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucap Setyo.
Raih Summa Cum Laude, Setyo Budiyanto Jadi Doktor ke-268 UPH
Setelah mendengarkan pemaparan disertasi Setyo, Rektor UPH sekaligus Ketua Penguji Sidang Terbuka menyampaikan bahwa Setyo Budiyanto resmi menjadi Doktor ke-268 Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPH.
“Tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara Setyo Budiyanto sebagai Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dengan predikat pujian tertinggi atau Summa Cum Laude. Kita patut bersyukur karena disertasi yang diangkat membahas persoalan yang sangat relevan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya bagi pemerintah daerah. Berbagai saran dan masukan yang telah disampaikan kiranya dapat menjadi bekal untuk perbaikan di masa depan. Atas nama Universitas Pelita Harapan, saya menyampaikan terima kasih atas hasil penelitian ini. Semoga penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” ucap Rektor UPH.
Disiplin Akademik dan Bimbingan Intensif di UPH
Pencapaian akademik tersebut juga tidak terlepas dari dukungan lingkungan pendidikan di UPH selama masa studinya. Setyo menuturkan, sistem pembelajaran yang disiplin serta bimbingan intensif dari para promotor, ko-promotor, dan dosen menjadi pengalaman berkesan yang menunjang penyelesaian penelitiannya.
“Dari beberapa tempat, kemudian jatuh pilihan pada UPH. Sebagaimana namanya, Pelita Harapan, ternyata memberikan harapan yang besar buat saya, memberikan semangat, motivasi. Proses pembelajarannya betul-betul dilakukan secara disiplin dengan tahapan-tahapan yang jelas. Yang lebih penting, saat masuk proses seminar proposal sampai sidang tertutup, bimbingan dari promotor dan ko-promotor luar biasa, termasuk dosen lain, komunikasinya aktif dan bagus. Bahkan ketika saya membutuhkan arahan di luar disertasi pun diterima dengan baik. Jadi, UPH ini betul-betul bisa memberikan harapan kepada para mahasiswanya di seluruh jenjang pendidikan, untuk meraih cita-cita sebagai pijakan melanjutkan kegiatan berikutnya,” ujar Setyo.
Pencapaian Setyo mencerminkan peran pendidikan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menghadirkan solusi bagi persoalan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UPH mengintegrasikan keunggulan akademik dan pembentukan karakter dalam proses pendidikan dan penelitian untuk melahirkan generasi yang mampu menggunakan ilmunya secara bertanggung jawab. Melalui pendidikan holistis, UPH membentuk pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, berintegritas, kompeten, dan siap membawa dampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan dunia.
————————
Corporate Communications Universitas Pelita Harapan
corporate.communication@uph.edu
Written by: Ahmad Zaki Alim Manoppo (Mahasiswa S1 Hukum, 2025)