10/04/2014 Uncategorized
Pada hari Kamis, 3 April 2014, Metro TV bekerjasama dengan UPH mengadakan acara Dialog Ekonomi dengan tema ‘Ayo Makmurkan Indonesia’
![]() Dekan FISIP UPH Aleksius Jemadu,Dekan Fakultas Ekonomi UI Ari Kuncoro, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Tim Pakar Metro TV Hendri Saparini hadir sebagai narasumber
|
||
Pada hari Kamis, 3 April 2014, Metro TV bekerjasama dengan UPH mengadakan acara Dialog Ekonomi dengan tema ‘Ayo Makmurkan Indonesia’ dengan menghadirkan nara sumber mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Tim Pakar Metro TV Hendri Saparini, Dekan Fakultas Ekonomi UI Ari Kuncoro, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi, dan Dekan FISIP UPH Aleksius Jemadu. Acara ini merupakan tapping dari program acara Economic Challenge yang biasa ditayangkan di stasiun Metro TV pada setiap Senin, pukul 20.00 WIB yang dipandu oleh Suryopratomo dan Frida Lidwina.
Topik dialog ini dilatarbelakangi kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami peningkatan cukup signifikan serta meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah, namun perkembangan ini tidak didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai
Hendri Saparini mengatakan bahwa permasalahan ini dapat diatasi dengan menyebarkan kesejahteraan secara merata untuk mengurangi kesenjangan antar individu, wilayah dan sektor. ?Ada sektor penting untuk menciptakan lapangan kerja terlewatkan yaitu pertanian dan manufaktur. Dua sektor ini yang justru sering kali telupakan?, jelasnya. Selain itu, Ari Kuncoro menambahkan bahwa diperlukan suatu mekanisme untuk membuat perencanaan yang lebih terintegrasi dan implementasi yang sesuai dengan rencana besar. |
||
|
||
Sofyan Wanandi sebagai perwakilan pengusaha di Indonesia menyatakan bahwa pemerintah sekarang ini tidak mendukung pengusaha dalam negeri untuk menjadi lokomotif utama dalam pembangunan. Pernyataan ini ditanggapi oleh Jusuf Kalla, dimana ia menegaskan kembali bahwa yang dibutuhkan Indonesia adalah kekuatan dalam eksekusi pembangunan dan jangan menjadikan peraturan sebagai penghambat pembangunan tersebut. (ca)
|
||
UPH Media Relations |