09/02/2026 Social & Humaniora
Di tengah tantangan geopolitik global, krisis kemanusiaan lintas negara, tantangan perlindungan tenaga kerja migran, hingga urgensi pengaturan etika kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), diplomasi parlemen menjadi instrumen strategis untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia. Isu-isu strategis tersebut menjadi pokok bahasan dalam kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) ke Universitas Pelita Harapan (UPH), Kampus Lippo Village, Karawaci, Tangerang, pada Selasa, 27 Januari 2026.
Mengusung tema “Diseminasi Diplomasi Parlemen DPR RI: Capaian Diplomasi BKSAP di Tahun 2025”, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara parlemen dan dunia akademik untuk membahas bagaimana diplomasi parlemen dijalankan, tantangan global yang dihadapi, dan peran generasi muda dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai kerja-kerja DPR RI di ranah internasional.
Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A. selaku Ketua Delegasi sekaligus Wakil Ketua BKSAP, didampingi oleh Bramantyo Suwondo, M.IR., selaku Wakil Ketua BKSAP, serta Surya Utama, S.I.P., sebagai Anggota BKSAP.
Kedatangan delegasi BKSAP disambut hangat oleh Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc., Rektor UPH, bersama Eric Jobiliong, Ph.D., Vice President of Academics, Research, and Innovation. Sertaini turut dihadiri pimpinan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPH, yakni Prof. Dr. Edwin Martua Bangun Tambunan, S.I.P., M.Si., selaku Dekan FISIP UPH; Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D., Guru Besar dan dosen Hubungan Internasional UPH; Firman Daud Lenjau Lung, S.Sos., M.Sc., Ketua Program Studi Hubungan Internasional UPH; serta mahasiswa-mahasiswi FISIP UPH.
Dalam sambutannya Rektor UPH menyampaikan, “UPH mengapresiasi inisiatif BKSAP DPR RI untuk menjadikan universitas sebagai mitra dialog strategis. Universitas memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi melalui pemikiran kritis dan perspektif akademik terhadap berbagai isu strategis bangsa. UPH terbuka untuk berkolaborasi dan berbagi gagasan dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih komprehensif, serta berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, riset, dan keterlibatan nyata dalam isu-isu nasional.”
Diplomasi Parlemen di Tengah Tantangan Global dan Perkembangan Teknologi
Dalam sesi diskusi, delegasi BKSAP DPR RI menjelaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3). Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI berperan sebagai representasi rakyat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan politik luar negeri. Dalam konteks ini, BKSAP mengemban mandat untuk membangun dan memperkuat kerja sama antarparlemen, baik secara bilateral maupun multilateral.
“Diplomasi parlemen bukan sekadar kehadiran dalam forum internasional, tetapi memastikan kepentingan nasional Indonesia diperjuangkan dan terdengar. BKSAP menjadi penghubung utama DPR RI dengan parlemen dunia,” ujar Muhammad Husein Fadlulloh.
Ia juga menambahkan bahwa tantangan global yang semakin kompleks perlu dilakukan pendekatan diplomasi adaptif, responsif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Senada dengan hal tersebut, Bramantyo Suwondo menegaskan komitmen BKSAP untuk terus aktif dalam berbagai forum antarparlemen internasional. Partisipasi ini dinilai penting untuk memperkuat jejaring, menyampaikan pandangan Indonesia, dan memperjuangkan kepentingan nasional di tengah meningkatnya tantangan geopolitik global.
“Melalui forum antarparlemen, Indonesia dapat terlibat langsung dalam pembahasan isu-isu strategis global, memperkuat kerja sama, dan menjaga daya tawar Indonesia tetap kuat di tengah dinamika geopolitik global. Diplomasi parlemen menjadi instrumen penting untuk memastikan kepentingan Indonesia tetap terwakili,” jelas Bramantyo.
Selain isu geopolitik, pembahasan juga menyoroti perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan. Surya Utama menjelaskan bahwa DPR RI tengah membahas regulasi AI melalui Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI). Regulasi AI ditargetkan dapat rampung paling lambat pada masa sidang tahun depan, dengan fokus awal pada penyusunan prinsip dasar dan etika penggunaan AI.
“Salah satu prinsip utama yang kami dorong adalah transparansi, termasuk kewajiban memberi informasi jika suatu konten dihasilkan oleh AI. Regulasi ini penting sebagai fondasi kebijakan di tengah pesatnya perkembangan teknologi,” ungkapnya.
UPH Perkuat Peran Akademik dalam Diplomasi Parlemen
Menanggapi kunjungan BKSAP DPR RI, Prof. Edwin Tambunan menekankan pentingnya dialog langsung antara dosen, mahasiswa dan pembuat kebijakan. Menurutnya, forum semacam ini membantu mahasiswa memahami proses politik secara lebih utuh, tidak semata melalui framing media.
“Forum seperti ini penting agar mahasiswa tidak hanya memahami politik dari pemberitaan, tetapi juga dari proses dan pertimbangan yang melatarbelakangi setiap kebijakan. Di balik diplomasi yang terlihat sederhana, terdapat dinamika panjang dan kompleks yang perlu dipahami secara kritis,” ujar Prof. Edwin.
Ia menambahkan bahwa pengalaman praktis yang dibagikan para legislator menjadi pelengkap penting bagi pembelajaran teoretis di ruang kelas. Pandangan tersebut turut dirasakan oleh mahasiswa yang hadir, salah satunnya Sarajchevo Alfas-Alfas, mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional angkatan 2024.
“Diskusi mengenai isu kemanusiaan dan ketenagakerjaan internasional sangat berkesan bagi saya. Saya memperoleh wawasan baru tentang Mutual Recognition Arrangement (MRA) serta pentingnya pengakuan sertifikasi tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional. Forum ini juga membuka perspektif bahwa isu-isu tersebut dapat diperjuangkan melalui diplomasi, sekaligus menunjukkan bahwa lulusan Hubungan Internasional dapat berkontribusi tidak hanya di ranah diplomasi eksekutif, tetapi juga melalui diplomasi parlemen seperti BKSAP,” ungkap Sarajchevo.
Kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke UPH menegaskan pentingnya sinergi antara parlemen dan pendidikan tinggi dalam merespons tantangan global serta memperkuat diplomasi Indonesia. Melalui dialog terbuka dan kolaboratif, dunia akademik menjadi mitra strategis dalam memperkaya kebijakan publik berbasis pemikiran kritis dan ilmiah. Sejalan dengan komitmen UPH, kegiatan ini mencerminkan upaya mempersiapkan mahasiswa menjadi pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, profesional, serta sensitif dan responsif terhadap kebutuhan bangsa dan dunia.
