HMJ Fakultas Hukum UPH Audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fakultas Hukum UPH mengadakan kunjungan ke kantor Gubernur DKI Jakarta, pada Rabu, 7 Januari 2015. Kunjungan ini bertujuan untuk studi lapangan terkait bidang hukum di lingkuangan Pemprov DKI Jakarta, secara khusus mengenai Perizinan dalam lingkungan usaha (bisnis) di wilayah DKI Jakarta. Rombongan sebanyak 55 mahasiswa didampingi  dosen Fakultas Hukum, Susi Susantijo dan Dwi P. Nugraha.

Rombongan diterima oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM., beserta beberapa pejabat Pemprov DKI Jakarta, pada pukul 10.30 di Balai Agung, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan program kerja Pemprov DKI Jakarta di bidang hukum. Ia menegaskan pentingnya penegakkan hukum dalam membangun sebuah kota. Di DKI peraturan pemerintah kotanya lengkap, namun pelaksanaannya yang masalah. Misalnya orang yang melakukan tindak pidana ringan bisa tidak mau menjalani hukuman dengan membayar denda. Padahal di luar negeri pelanggaran tersebut harusnya menjalani hukuman sosial. Hal ini disebabkan UU kita masih mengikuti peraturan Belanda. Begitu juga peraturan untuk oknum yang korupsi,tidak ditegakkan dengan benar. Karena jaksa banyak oknumnya. Begitu juga hakim banyak oknumnya. Terkait dengan persoalan tersebut Gubernur mengingatkan agar mahasiswa FH UPH kelak bila lulus masuk ke profesi yang sesuai bidang keilmuannya. Dan menjadi pelaku hukum yang idealis.

Ia juga memperkenalkan pelayanan terpadu satu pintu yang baru diluncurkan. ?Itu pun dalam pelaksanaannya banyak mengalami gesekan. Dalam upaya reformasi, kami mengupayakan untuk mengutamakan fungsi setiap staff yang ada. Kami akan menyaring staff yang fungsional. Dengan demikian biaya operasional lebih efisien dan pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,? papar Basuki.

Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan beberapa mahasiswa mengajukan pertanyaan mengenai upaya reformasi Pemprov DKI dalam perizinan usaha di DKI Jakarta terkait akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean dan tindakan preventif Pemprov DKI dalam mengatasi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak ijin usaha.   Menanggapi pertanyaan mahasiswa, Gubernur mengatakan bahwa tindakan preventif sudah dilakukan dimulai dari lingkungan pegawai Pemprov DKI. Upaya kajian juga dilakukan dan melakukan pembenahan dalam berbagai bidang. ?Prinsipnya pemerintah adalah palayan masyarakat,  jadi masyarakat tinggal datang dan menyampaikan kebutuhannya, kami siap melayani,? papar Gubernur.

Salah satu mahasiswa mengajukan pertanyaan mengenai reformasi dalam perizinan usaha di DKI Jakarta

Menurut Susi Susantijo, Direktur FH UPH, acara ini merupakan inisiatif mahasiswa dan fakultas mendukung kegiatan ini. ?Kami sangat mendukung kegiatan mahasiswa dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan yang faktual di bidang hukum, khususnya di lingkungan pemerintah kota DKI Jakarta. Saya bersyukur bapak Gubernur bersedia menerima kunjungan mahasiswa kami dan berdialog dengan mereka,? jelas Susi. 

Diakhir acara, mahasiswa diajak untuk tour di Balai Kota dan mengunjungi kantor Pusat Layanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta.