10/03/2026 Hukum, Pencapaian
Isu Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden merupakan salah satu topik yang terus menjadi bagian dari pembahasan ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini berkembang dalam ruang akademik maupun publik, terutama dalam kaitannya dengan dinamika sistem presidensial serta implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik demokrasi. Topik tersebut menginspirasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH) untuk berkontribusi dalam kajian ilmiah melalui ajang Lomba Esai Dies Natalis ke-13 Komunitas Pemerhati Konstitusi yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam kompetisi tingkat nasional ini, tim FH UPH berhasil meraih Juara Ketiga melalui analisis yang komprehensif dan argumentatif.
Kompetisi tahun ini mengusung tema “Optimalisasi Prinsip Demokrasi dan Penegakan Konstitusi Melalui Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi.” Menjawab tema tersebut, tim delegasi UPH yang terdiri dari Jesslyn Vircilya Chow dan Alya Zaida Afandi (angkatan 2024) mengkaji Presidential Threshold dari perspektif konstitusional, termasuk implikasinya terhadap sistem presidensial di Indonesia.
“Tema dan kasus yang diangkat tahun ini sangat menantang. Kami banyak melakukan riset mendalam terkait hukum tata negara, khususnya mengenai dinamika Presidential Threshold dan sistem presidensial di Indonesia. Berkat pembekalan dan bimbingan selama perkuliahan, kami dapat memahami isu konstitusional yang diperdebatkan dengan cepat, sehingga mampu menyusun gagasan serta solusi yang tidak hanya menjawab tantangan konsistensi sistem presidensial, tetapi juga menawarkan alternatif agar demokrasi di Indonesia semakin sehat dan berorientasi pada kedaulatan rakyat,” ungkap Jesslyn.
Keunggulan esai tim FH UPH terletak pada pendekatan yang seimbang. Tidak hanya membahas berbagai pandangan yang berkembang dalam pembahasan publik, tim ini juga menelaah putusan Mahkamah Konstitusi serta melakukan perbandingan praktik ketatanegaraan sebagai bagian dari analisis akademik.
Alya menjelaskan bahwa fokus utama mereka adalah memastikan prinsip demokrasi dan stabilitas sistem pemerintahan tetap berjalan selaras.
“Kami berupaya melihat isu ini secara komprehensif. Pembahasan mengenai Presidential Threshold perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan sistem presidensial Indonesia. Karena itu, kami menawarkan sejumlah alternatif penguatan mekanisme kelembagaan dan peran partai politik agar proses demokrasi tetap berjalan efektif, stabil, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Prestasi ini menjadi wujud konkret penerapan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Jesslyn dan Alya sepakat bahwa mata kuliah hukum tata negara, metode penelitian hukum, serta diskusi akademik di kelas menjadi fondasi utama dalam penyusunan esai mereka.
“Materi perkuliahan sangat membantu kami memahami isu konstitusional yang kompleks. Kami belajar mengolah teori menjadi argumentasi yang aplikatif dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini,” tambah Jesslyn.
Capaian ini merupakan bukti ekosistem pendidikan UPH yang mendukung mahasiswa untuk terus berkembang dan berprestasi. Melalui dukungan dosen pembimbing Dr. Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H. dan Dr. Franciscus Xaverius Wartoyo, S.H., M.Pd., M.H., serta komunitas akademik FH UPH, mahasiswa menunjukkan kemampuan analitis dan argumentatif yang kuat dalam ajang nasional tersebut.
Dr. Dwi Putra menekankan pentingnya ketajaman analisis normatif dan konsistensi argumentasi berbasis putusan Mahkamah Konstitusi.
“Dalam penulisan esai hukum, mahasiswa perlu membangun argumen yang bertumpu pada dasar konstitusi dan preseden putusan. Karena itu, saya mendorong mereka untuk membedah ratio decidendi atau pertimbangan hukum utama yang menjadi dasar putusan, bukan hanya mengutip hasil akhirnya. Dari sana, gagasan yang lahir menjadi lebih kokoh secara akademik,” jelasnya.
Sementara itu, Dr. Franciscus membimbing tim dalam memperkaya perspektif komparatif serta relevansi praktis dari gagasan yang diusulkan.
“Kami melatih mahasiswa untuk berpikir solutif. Setiap kritik terhadap sistem perlu disertai alternatif kebijakan atau desain kelembagaan yang realistis, sehingga tulisan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif bagi praktik ketatanegaraan,” tuturnya.
Melalui karya dan prestasi mahasiswa, UPH menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi melahirkan generasi muda yang kritis, berintegritas, dan peduli akan masa depan demokrasi Indonesia. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya UPH dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai pemimpin masa depan unggul yang takut akan Tuhan dan siap berdampak bagi masyarakat dan bangsa.
